Pelayaran, Udara dan Perkeretaapian

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran, Udara, dan
Perkeretaapian mempunyai tugas:

Membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan,
penyususnan standar, prosedur, dan kriteria serta
evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana
pelayaran, udara dan perkeretaapian.

Fungsi Seksi Sarana Prasarana Pelayaran:

A. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpul lokal.

B. Penyusunan penertiban izin pembangunan dan
pengoperasian pegumpan lokal, penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan penataan perawatan dan perbaikan
kapal.

C. Penyiapan penertiban izin usaha badan usaha
pelabuyhan di pelabuhan pengumpul lokal.

D. Persiapan penyusunan penertiban izin pengembangan
pelabuhan untuk pelabuhan lokal.

E. Pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuyhan pengumpan lokal.

F. Penertiban pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal.

G. Penyiapan penertiban izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pegumpan lokal.

H. Penerbitan izin pengelola Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
lokal.

I. Penyusunan penerbitan izin usaha perumusan dan
pelaksanaan kebijakan penataan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal.

J. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk
Kepentingan SEndiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP.

K. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penataan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter.

L. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penataan penetapan rencana induk perkeretaapian
kabupaten/kota.

M. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penatausahaan, pembangunan dan operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1
(satu) daerah kabupaten/kota.

N. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

O. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penataan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

P. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penataan operasi sarana perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota.

Q. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
penataan jaringan pelayanaan perkeretaapian pada
jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota penerbitan
izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus
izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang
jaringannya dalam daerah kabupaten/kota.

Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran, Udara dan
Perkeretaapian:

A. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakn penataan
angkutan laut yang berdomisili dalam daerah
kabupaten/kota dab beroperasi pada lintas pelabuhan di
Daerah kabupaten/kota.

B. Menyuysun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penata
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah
kabupaten/kota.

C. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
perawatan dan perbaikan kapal.

D. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal.

E. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
Penetapan Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan
pengumpan lokal.

F. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
badan usaha pelabuhan pengumpul lokal.

G. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.

H. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
pengeporasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan lokal.

I. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal.

J. Menyusn rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.

K. Menyiapkan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP.

L. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter.

M. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.

N. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
usaha, membangun dan operasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota.

O. Menyiapkan penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

P. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan
jalur kereta api kabupaten/kota.

Q. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota.

R. Menyusun rumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan
jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian kabupaten/kota Penerbitan izin pengadaan
atau pembangunan perkeretaapian khusus izin operasi dan
penetepan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam
Daerah kabupaten/kota.

S. Melaksanakan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk
atasannya.