Menjadi Jembatan Solusi: Peran Bidang Perparkiran dalam Mediasi Perselisihan Lapangan
DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Kotawaringin Timur – Dinamika perparkiran di area perkotaan sering kali memicu gesekan kepentingan, baik antar pengelola, juru parkir, maupun dengan pengguna jasa. Menanggapi hal tersebut, Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran kini memperkuat perannya tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penengah (mediator) yang netral demi menjaga kondusivitas wilayah.
Langkah mediasi ini menjadi krusial untuk mencegah perselisihan kecil berkembang menjadi gangguan ketertiban umum yang lebih luas.
Perselisihan di lapangan biasanya dipicu oleh sengketa batas wilayah kelolaan, pembagian hasil, hingga kesalahpahaman komunikasi antara petugas parkir dan masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, tim pembinaan terjun langsung ke lokasi konflik untuk mendengarkan aspirasi dari semua pihak yang bertikai.
“Tugas kami bukan sekadar menegakkan aturan dengan sanksi, tetapi mencari titik temu yang adil. Keamanan dan kenyamanan warga adalah prioritas utama, dan itu hanya bisa dicapai jika suasana di lapangan harmonis,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran.
Selain menyelesaikan sengketa operasional, Bidang Pembinaan Keselamatan memastikan bahwa hasil mediasi tetap mengacu pada standar keselamatan jalan. Penempatan kendaraan tidak boleh mengorbankan jalur pedestrian atau menutupi rambu lalu lintas hanya demi mengakomodasi keinginan pengelola.
Penataan yang tertib hasil dari mediasi ini terbukti mampu menurunkan tingkat kemacetan di titik-titik rawan konflik, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi pengguna parkir.
Melalui peran aktif sebagai mediator, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perparkiran dapat saling menghargai batas wewenang masing-masing. Pemerintah melalui Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran berkomitmen untuk terus hadir sebagai fasilitator yang mengedepankan solusi win-win solution.
Dengan terciptanya komunikasi yang baik, fungsi parkir sebagai pendukung mobilitas kota dapat berjalan optimal tanpa meninggalkan residu konflik di tengah masyarakat.
