Pentingnya Karcis Parkir: Bukti Sah Legalisasi Retribusi dan Pelindung Hak Masyarakat
SAMPIT — Aktivitas perparkiran di ruang publik dan kawasan bisnis merupakan salah satu instrumen penting dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas. Namun, di tengah maraknya pemungutan biaya parkir harian, sering kali pengguna jasa melupakan satu elemen yang sangat krusial: karcis parkir.
Melalui Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub), pemerintah daerah terus mengedukasi masyarakat bahwa karcis parkir bukan sekadar lembaran kertas biasa. Karcis parkir adalah bukti otentik dan sah atas kelegalan penarikan retribusi parkir di lapangan.
Penerbitan dan penyerahan karcis parkir oleh juru parkir (jukir) kepada pemilik kendaraan memiliki payung hukum yang jelas dan fungsi ganda yang saling menguntungkan antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.
Berikut adalah alasan utama mengapa keberadaan karcis parkir menjadi indikator utama kelegalan perparkiran:
-
Bukti Legalitas Penarikan Retribusi: Karcis resmi yang dicetak oleh instansi berwenang menandakan bahwa titik parkir tersebut terdaftar secara resmi dan uang yang dibayarkan masuk ke dalam sistem penerimaan daerah.
-
Jaminan Transparansi dan Bebas Pungli: Tarif yang tertera pada karcis merupakan tarif resmi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Tanpa karcis, potensi terjadinya praktik penentuan tarif sepihak atau pungutan liar (pungli) sangat besar.
-
Akuntabilitas Juru Parkir: Jukir resmi dibekali karcis berstempel/perforasi resmi. Apabila jukir menarik uang parkir tanpa memberikan karcis, patut diduga tindakan tersebut dilakukan secara ilegal atau menyalahi SOP perparkiran.
-
Perlindungan Hak Konsumen: Lembaran karcis sering kali memuat nomor seri dan ketentuan yang dapat menjadi bukti dasar apabila terjadi permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan di area parkir.
